Senator Destita Dorong Sinergi untuk Stabilitas Ekonomi

Bengkulu – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu, Jumat (29/11/2024). Acara yang digelar hibrid se Indonesia tersebut mengusung tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional."

Senator Destita menanggapi pentingnya pertemuan tahunan ini sebagai momen strategis untuk mendapatkan arahan dan pandangan terkait kebijakan ekonomi. “Arahan dari Bank Indonesia ini sangat penting sebagai acuan bagi kita untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat dan efektif,” ujarnya.

Destita juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, khususnya dalam menjaga tingkat inflasi tetap terkendali.

“Upaya menjaga inflasi di ambang normal harus terus dilakukan. Pemerintah daerah perlu mendukung melalui program pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi, serta mempercepat proses perizinan investasi,” kata Destita.

Lebih lanjut, ia mendorong penguatan ekonomi digital dan inovatif serta sinergi program pemulihan ekonomi nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Senator Destita juga mendukung langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto, bahwa kebijakan BI sudah berada di jalur yang tepat, dengan catatan para pemimpin di sektor keuangan harus memiliki semangat cinta Tanah Air.

“Saya optimis dengan respons kebijakan yang tepat, ekonomi Indonesia akan tetap tangguh. Indonesia sudah membuktikan ketahanan dari krisis hingga pandemi. Kini, saatnya kita mempersiapkan kebijakan yang mendukung pertahanan dan kebangkitan industri nasional,” tutup Destita.

Pertemuan tahunan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan ekonomi.